FIRMA HUKUM
A I A & Partner
Masalah hukum diselesaikan dengan penuh pengetahuan, Integritas, Kepercayaan dan Keamanan. Misi kami adalah menyediakan layanan hukum untuk klien yang dipersonalisasi
LITIGASI
Mempelajari cara agar mendapatkan hasil maksimal dari sistem hukum untuk penyelesaian masalah.
NON-LITIGASI
Penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang berada di luar pengadilan dengan mengutamakan win-win solution.
PENDAPAT HUKUM
Mempelajari cara agar mendapatkan hasil maksimal dari sistem hukum untuk penyelesaian masalah.
TENTANG KAMI
Kami mengurus masalah hukum Anda, sehingga Anda dapat fokus pada aktivitas Anda
Kami memberikan hasil yang nyata, dengan fokus pada keputusan strategis dan tindakan praktis yang disesuaikan dengan realitas unik klien kami.
Klien kami adalah orang-orang terpenting di perusahaan kami.
Klien tidak bergantung pada kami, kami bergantung pada mereka.
Klien kami tidak mengganggu pekerjaan kami, mereka adalah tujuannya.
- Kantor Hukum terkemuka
- Mengikuti perkembangan informasi hukum dan teknis terbaru
- Pendekatan segar dan proaktif untuk masalah hukum mereka
- Kami adalah orang-orang yang didorong oleh kualitas
AREA PRAKTIK
Hak dan sejauh mana perusahaan asing diizinkan untuk berinvestasi di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang No.25 2007: Penanaman Modal. Hukum Indonesia tentang penanaman modal asing dibatasi dengan sektor-sektor ekonomi tertentu yang tertutup sama sekali dari penanaman modal. Beberapa industri di Indonesia memiliki kepemilikan asing maksimum dan input modal minimum, diatur oleh pemerintah Indonesia.
Tidak ada persyaratan atau prosedur yang diatur untuk Uji Tuntas di Indonesia meskipun ada peraturan tertentu dalam merger dan akuisisi perusahaan. Due Diligence di Indonesia biasanya mencakup informasi tentang organisasi perusahaan, aset likuid dan tidak likuid, serta kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
Dalam bidang media dan teknologi perlunya pendampingan klien saat menjalankan agendanya.
Mulai tahun 2020, amandemen terhadap UU No.4 2009: UU Pertambangan menempatkan pemerintah pusat Indonesia sebagai otoritas untuk mengawasi operasi pertambangan di Indonesia. Bisnis yang bergerak di bidang pertambangan memiliki izin khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk beroperasi secara legal.
Industri migas di Indonesia diatur oleh UU No.22 Tahun 2001: UU Migas yang menyatakan bahwa hanya pemerintah yang memiliki hak eksklusif atas eksploitasi migas. Perusahaan swasta yang bertujuan untuk mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas Indonesia harus membuat perjanjian kerjasama dengan pemerintah Indonesia.
Undang-undang Kepailitan di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004: Kepailitan dan Penundaan Pembayaran. Indonesia memiliki peraturan dan tata cara khusus mengenai kepailitan berdasarkan jenis dan ukuran organisasi yang ingin menyatakan diri pailit.
Litigasi dan Sengketa di Indonesia dijelaskan dan didefinisikan dalam UU No.30 1999: Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Dinyatakan dalam Pasal 1 No.10 UU No. 30 1999, Sistem hukum Indonesia memungkinkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara pihak-pihak yang berseberangan seperti melalui konsultasi, negosiasi, mediasi atau rekonsiliasi, seringkali dengan profesional hukum yang berpengalaman.
Perbankan dan Keuangan di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan terutama diatur oleh UU No.7 1992: Perbankan dan amandemennya UU No.10 1998. OJK memiliki kekuasaan pengawasan yang luas seperti pengaturan lembaga perbankan, pengawasan terhadap manajemen risiko dan penilaian solvabilitas bank, serta pemeriksaan menyeluruh terhadap penegakan hukum praktik perbankan.
Surat Berharga dan Harta Kekayaan yang diakui dan diawasi oleh Pemerintah Indonesia adalah: hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, hipotek, dan resi gudang. Ini semua dirinci dalam Undang-Undang No.4 1996: Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah dan menyatakan perbedaan penggunaan setiap jaminan dan cara menangani aset tertentu.
Peraturan formal undang-undang yang berkaitan dengan asuransi dapat ditemukan di UU No.40 2014: Perasuransian. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab untuk mengawasi perusahaan asuransi dan menegakkan peraturan terkait.
Tidak ada badan khusus untuk arbitrase maritim di Indonesia dan tidak mengatur tata cara penangkapan kapal. Hukum kelautan dan pelayaran Indonesia diatur oleh UU No.17 2008: Hukum Pelayaran.
Landasan hukum Indonesia tentang pemilikan dan pengembangan harta benda dapat ditemukan dalam UU No.5 1960: UU Agraria. Penggunaan tanah di Indonesia tersegmentasi berdasarkan bentuk kepemilikan seperti Tanah Sewa dan Tanah Budidaya diperlakukan secara berbeda. Indonesia juga tidak mengizinkan orang asing memiliki properti.
Peraturan tentang hak cipta, paten, dan merek dapat ditemukan dalam kumpulan undang-undang Indonesia seperti Merek Dagang tahun 1961, Undang-Undang Hak Cipta tahun 1982, dan Undang-Undang Paten tahun 1989 dengan berbagai perubahan selama bertahun-tahun, terutama Undang-Undang No.28 2014: Tentang Hak Cipta dan UU No.13 2016: Tentang Paten
Undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan kerja Indonesia diperbarui setiap tahun dengan tambahan baru yang berpuncak pada serangkaian undang-undang sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Terutama, UU No.21 1999 menyatakan bahwa karyawan dilindungi dari diskriminasi dengan maksimal 40 jam per minggu. Majikan juga harus menyediakan waktu bagi karyawan untuk menjalankan ibadah keagamaan seperti salat yang dilakukan lima kali sehari.
Hukum Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga didasarkan pada UU No.1 1974: UU Perkawinan. Satuan keluarga adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan mencatatkan perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil. Perceraian di Indonesia diperbolehkan dengan alasan yang memadai seperti penganiayaan, penyakit, pemenjaraan atau perzinahan.
HUBUNGI KAMI
Kami menyarankan pemangku kepentingan, bisnis, dan masyarakat umum tentang masalah dan peluang paling kritis mereka.
CLIENT KAMI
